Bintek Admin Sistem LPSE se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Proses pengadaan Barang dan jasa pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya, mengamanatkan agar penyelenggaraan proses pelaksanaan pengadaan terhadap pemenuhan kebutuhan akan barang dan jasa dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Pemerintah diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip - prinsip pengadaan yang efektif, efisien, transparan, terbuka,bersaing, adil / tidak diskriminatif, dan akuntabel. sebagai langkah guna mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang mengedepankan prinsip - prinsip pengadaan tersebut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) sebagai institusi yang bertugas untuk mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang dan jasa telah menetapkan agar penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa baik di pemerintah pusat dan daerah diselenggarakan melalui proses pengadaan secara elektronik (e - procurement) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Kepala LKPP (Perka LKPP) Nomor. 1 tahun 2015 tentang E - Tendering dan Nomor 14 Tahun 2015 tentang E - Purchasing.

Penyelenggaraan proses pengadaan barang dan Jasa secara elektronik baik ditingkatan pemerintah pusat dan daerah di lingkup Kementerian / Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah  menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) atau (E-Procurement / E-Proc) yang difasilitasi melalui Layanan Pengadaan Secara Elekronik (LPSE). SPSE merupakan aplikasi e-procurement yang dikembangkan oleh Direktorat e - Procurement LKPP untuk digunakan oleh LPSE di seluruh K/L/D/I, Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional sehingga tidak memerlukan biaya lisensi, baik lisensi SPSE itu sendiri maupun perangkat lunak pendukungnya.

LPSE sebagai fasilitator media penyelenggaraan pengadaan secara elektronik memiliki kewajiban untuk memberikan fasilitasi penyediaan infrastruktur, baik hardware maupun software SPSE. Fungsi unit LPSE adalah melaksanakan pengelolaan / pemeliharaan perangkat keras jaringan dan server SPSE, sosialisasi / pelatihan kepada pengguna, pembuatan kode akses, verifikasi dokumen penyedia barang/jasa, dan bantuan teknis untuk pengguna aplikasi SPSE.

Dengan didasarkan hal diatas, Biro Layanan Pengadaan melalui LPSE Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai unit pembina bagi LPSE Kabupaten / Kota menyelenggarakan bimbingan teknis bagi seluruh admin sistem SPSE Kabupaten / Kota dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola LPSE agar penyelenggaraan proses pengadaan barang dan jasa melalui elektronik dapat berjalan dengan baik.

Penyelengaraan bimbingan teknis admin sistem LPSE yang diselenggarakan pada tanggal 18 - 19 Oktober 2017, dibuka oleh Kepala LPSE Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Firdaus Alamsyah, ST  dengan menghadirkan narasumber dari Direktorat e - Procurement LKPP, bapak Suryadi selaku instruktur dalam bimbingan teknis yang diselenggarakan selama 2 (dua) hari. materi kegiatan yang diusung dalam bimbingan teknis admin sistem SPSE yang diselenggarakan membahas tentang pengelolaan keamanan jaringan dan server SPSE serta backup data dan restore database SPSE.

Melalui kegiatan ini diharapkan peningkatan wawasan dan kompetensi para pengelola admin sistem SPSE pada unit LPSE di seluruh provinsi kepulauan Bangka Belitung dapat meningkat, dan memberikan manfaat bagi penyelenggaraan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah di provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten / kota.

Sumber: 
Biro Layanan Pengadaan
Penulis: 
Rian Arsandi, S.ST
Error | Biro Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.