Memahami Post Bidding dalam Pengadaan Barang/Jasa

Dalam pemilihan penyedia barang/jasa, salah satu persoalan yang dihadapi oleh pokja/pejabat pengadaan dan peserta lelang adalah post bidding. Istilah ini cukup popular selain karena berhubungan langsung dengan proses dan hasil pemilihan juga terminologi ini seringkali menjadi rujukan untuk setiap masalah penambahan atau pengurangan dokumen.

Satu-satunya dasar penggunaan istilah ini adalah Perpres No. 54 Tahun 2010 dan penjelasannya. Dalam paragraf evaluasi penawaran pasal 79 dinyatakan bahwa dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan  harus  berpedoman  pada  tata  cara/kriteria  yang  ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. Kemudian dalam ayat 2 dinyatakan bahwa dalam  evaluasi  penawaran,  ULP/Pejabat  Pengadaan  dan Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan tindakan post bidding.

Kendatipun Perpres ini mengalami beberapa kali perubahan, khusus untuk post bidding ini tetap dipertahankan dan menjadi rujukan sampai sekarang. Dalam memori penjelasasan perpres, didefisnisikan secara lugas tindakan post bidding yaitu tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau  mengurangi  Dokumen  Pengadaan  dan/atau  Dokumen Penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran.

Berdasarkan defisini tersebut, terdapat 3 (tiga) variabel yang dapat membantu kita memahami konsep post biding. Pertama, tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau  mengurangi (Action variable).  Kedua, dokumen  pengadaan  dan/atau  dokumen penawaran (Content variable). Ketiga, batas akhir pemasukan penawaran (Time variable).  Kemudian terdapat 2 (dua) pihak yang terlibat dalam proses tersebut yakni pokja/pejabat pengadaan dan peserta lelang.

Substansi action variable adalah setiap tindakan secara sadar melakukan penyimpangan. Dalam perspektif sosiologis, kecenderungan penyimpangan perilaku ini antara lain disebabkan oleh faktor lingkungan pergaulan dan ketidaksanggupan menerima-norma-norma yang berlaku selain sikap mental dan faktor intelegensia. Potensi penyimpangan ini memungkinkan terjadi pada semua orang, terlebih dalam dinamika pengadaan barang.

Kelanjutan dari variabel pertama ini adalah content variable. Dalam Pasal 1 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya jelas disebutkan bahwa dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.  Khusus untuk definisi dokumen penawaran, secara eksplisit tidak dijelaskan dalam peraturan ini kendatipun istilah ini muncul sebanyak 61 kali dan dalam penjelasannya disebut sebanyak 7 kali. Hanya saja dalam Perka LKPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang e-tendering terdapat isitilah file yang khusus berkaitan dengan aplikasi SPSE yang bersinggungan dengan dokumen penawaran. Namun demikian setidaknya dapat didefinisikan dokumen penawaran adalah dokumen yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa kepada Pokja ULP/Pejabat Pengadaan yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan.

Selanjutnya variabel ketiga dalam post bidding ini berkaitan dengan batas akhir pemasukan penawaran. Time variable ini menggambarkan dimensi waktu yang menuntut kesiapan dan kesanggupan terhadap apapun yang diminta dalam dokumen pengadaan pada waktu yang ditetapkan. Batasan waktu ini memiliki konsekuensi kepatuhan dalam kondisi apapun yang dialami dan dihadapi oleh kedua belah pihak. Dalam konteks ini sesungguhnya pokja/pejabat tidak dibenarkan melakukan perubahan batas akhir pemasukan dokumen penawaran dengan alasan adanya kepentingan peserta lelang yang belum siap terkecuali alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan (Lampiran Perka LKPP Nomor  1 Tahun 2015 tentang e-tendering).

Berdasarkan skema diatas, kedua belah pihak memiliki peran dan saling bekerjasama dalam proses terjadinya post bidding.  Pokja/Pejabat pengadaan mempunyai kewenangan lebih karena memiiliki kapasitas mengeksekusi hasil pemilihan dengan jalan mengubah dokumen penawaran dan dokumen pengadaan pada tahap evaluasi penawaran. Sementara itu peserta lelang hanya dapat melakukan perubahan pada dokumen penawaran.

Bentuk larangan yang sifatnya mengikat dalam post bidding ini adalah kemestian dan tidak dapat ditawar lagi. Larangan untuk saling mempengaruhi, pertentangan kepentingan dan penyalahgunaan wewenang (kolusi) ini jelas diatur dalam etika pengadaan pasal 6 Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya. Dalam penjelasan Perpres juga post bidding dapat menimbulkan terjadinya persaingan tidak sehat yang merupakan bentuk penyimpangan yang bersifat penting pokok.

Untuk itu kunci utama menghindari  post bidding ini adalah kepatuhan. Adanya kepatuhan kedua belah pihak terhadap dokumen pengadaan yang sudah ditetapkan, kepatuhan terhadap batas waktu pemasukan dokumen penawaran serta kepatuhan terhadap etika dan prinsip-prinsip pengadaan.

Penulis: 
Edi Setiawan, SP., M.Si
Sumber: 
Biro Layanan Pengadaan Setda. Prov. Kep. Bangka Belitung

Artikel

13/02/2018
Edi Setiawan, SP, M.Si
27/01/2018
Edi Setiawan, SP., M.Si
25/01/2018
Edi Setiawan, SP., M.Si
27/01/2018 | Edi Setiawan, SP., M.Si
25/01/2018 | Edi Setiawan, SP., M.Si
13/02/2018 | Edi Setiawan, SP, M.Si