Persiapan Program Technical Assistance and Mentoring for Legal Protection

Biro Layanan Pengadaan melaksanakan Rapat Persiapan dalam rangka pelaksanaan Program Technical Assistance and Mentoring for Legal Protection pada hari Selasa 18 Juli 2017 pukul 09.00 WIB s.d. selesai. Acara bertempat di Ruang Rapat Bag. LPSE Biro Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung Lt. 3 Kantor Gubernur. Rapat tersebut hadiri oleh Ibu Sofia, Bpk. Ginanjar dan Bpk. Prio perwakilan dari Millenium Challenge Account - Indonesia (MCA-I), Ibu Ir. Hj. Elfiyena selaku Kepala Biro Layanan Pengadaan Setda. Prov. Kep. Bangka Belitung didampingi oleh pejabat struktural dan fungsional pengadaan, perwakilan dari Inspektorat Provinsi dan instansi terkait.

Pada awal rapat tersebut, sebagai pembukaan pihak MCA-I memaparkan pengenalan Konsep Perlindungan Hukum dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Sebagai pejabat publik, Personil Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa merupakan subjek hukum yang segala keputusannya dapat berimplikasi hukum. Oleh sebab itu maka sengketa atas keputusan tersebut memiliki kemungkinan untuk menjadi kasus hukum yang harus dihadapi personil ULP. Kepolisian maupun kejaksaan berdasarkan pengaduan masyarakat dalam banyak kasus terlihat responsif menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan melakukan proses pemeriksaan terhadap Personil ULP. Kondisi ini akan membuat ketidaknyamanan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Di sisi lain, masyarakat juga sering melakukan pengaduan, khususnya melalui LSM, langsung kepada pihak ULP terkait ketidakpuasan atas pelaksanaan atau hasil proses pengadaan barang/jasa. LSM atau masyarakat ini biasanya menuntut ULP atau Personil ULP untuk menjelaskan berbagai hal. Tuntutan tersebut kadangkala disertai dengan tekanan yang juga membuat Personil ULP tidak nyaman dalam bekerja. Ketidaknyaman berikutnya yang sering dirasakan oleh Personil ULP adalah pemberitaan oleh media yang cenderung tidak objektif dan proporsional.

Bagaimana cara mengembalikan atau memberikan kenyamanan bekerja bagi Personil ULP? Salah satu yang dapat disediakan adalah perlindungan hukum bagi Personil ULP sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa. Perlindungan hukum bagi Personil ULP dimaksudkan mencegah dan kemudian menjamin Personil ULP yang sedang terlibat persoalan hukum atau yang berpotensi menjadi persoalan hukum untuk memperoleh hak atas keadilan. Persoalan hukum yang sering dihadapi oleh Personil ULP, seringkali bermula dari adanya pemanggilan pemeriksaan oleh polisi atau jaksa, pengaduan oleh masyarakat/LSM dan pemberitaan media.

Hal tersebut yang menjadi latar belakang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) bekerjasama dengan MCA-I terus berupaya dan berkomitmen melalui Program Technical Assistance and Mentoring for Legal Protection. Pelaksanaan program yang pada tahun 2017 telah memasuki Fase 2 ini merupakan penerapan konsep perlindungan tersebut yang sudah disusun pada tahun sebelumnya. Terdapat 10 ULP yang akan menjadi pilot dalam penerapan. Provinsi Bangka Belitung merupakan salah satu dari kesepuluh pilot tersebut, dengan 9 (sembilan) ULP lainnya adalah Kementerian Keuangan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Gorontalo, Kabupaten Muaro Jambi, Kota Sukabumi, Kota Yogyakarta, Kota Kediri, Kota Jayapura dan Kabupaten Lombok Tengah.

Sebagai langkah awal untuk pelaksanaan piloting perlindungan ini di Provinsi Bangka Belitung, maka perlu diadakan sebuah forum untuk mendiskusikan mengenai gagasan, konsep dan kemudian kesepahaman untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaannya. Forum yang rencananya akan dilaksanakan sekitar bulan Agustus 2017 ini akan mempertemukan stakeholder kunci, antara lain pimpinan daerah, perwakilan dari instansi Aparat Penegak Hukum, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan lainnya.

Sedangkan sasaran forum yang ingin dicapai adalah terwujudnya beberapa hal berikut :

  1. Pemahaman kembali dan bersama mengenai gagasan dan konsep perlindungan hukum dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa bagi ULP dan Personilnya;
  2. Kesepahaman dan dukungan dari stakeholder (APH, APIP dan lainya) di Provinsi Bangka Belitung untuk penerapan perlindungan hukum dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa bagi ULP dan Personilnya.

Untuk file paparan selengkapnya dapat unduh disini

Sumber: 
Biro Layanan Pengadaan Setda. Prov. Kep. Bangka Belitung
Penulis: 
Aris G