Rapat pertemuan Gubernur dengan segenap Pegawai lingkup Biro Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Rapat pertemuan yang dilaksanakan pada hari Kamis, 20 Juli 2017 pagi hari pukul 07.15 bertempat di Ruang Pertemuan Tanjung Pendam Kantor Gubernur Lantai 2 serta dipimpin langsung oleh  Gubernur Kepulauan Bangka Belitung H. Erzaldi Rosman, didampingi Ka. Biro Hukum Setda. Prov. Kep. Bangka Belitung H. Maskupal Bakri SH MH dan Ir. Hj. Elfiyena selaku Ka. Biro Layanan Pengadaan Setda. Prov. Kep. Bangka Belitung.

Rapat tersebut diadakan sesuai keinginan Gubernur untuk mengetahui lebih dalam mengenai struktur dan tata kerja di Biro Layanan Pengadaan juga sekaligus sebagai perkenalan Bapak Gubernur dengan seluruh pegawai lingkup Biro Layanan Pengadaan baik dari struktural dan fungsional.

Pada rapat tersebut, Kepala Biro menjelaskan kepada Gubernur mengenai struktur organisasi Biro Layanan Pengadaan yang terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yakni Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa, Bagian LPSE dan Bagian Data Informasi serta 1 (satu) Kelompok Jabatan Fungsional Pengadaan Barang Jasa yang berjumlah 8 orang pejabat fungsional. Setiap personil Biro memperkenalkan diri satu persatu mulai dari mengenai nama, latar belakang pendidikan serta tugas dan tanggungjawab pekerjaannya.

Selanjutnya Kepala Biro melaporkan secara garis besar, program dan kegiatan prioritas yang sedang maupun akan dilaksanakan oleh Biro Layanan Pengadaan tahun 2017 yakni :

  • Program kerjasama antara Pemerintah Pusat melalui LKPP dan MCA-I, dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal Prov. Kep. Bangka Belitung sebagai salah satu Unit Layanan Percontohan (ULP)/Center of Excellent untuk pusat pembelajaran bagi ULP kab/kota, bantuan dari Pusat antara lain :
  1. fasilitasi pertemuan bimtek-bimtek beserta dengan modul melalui metode tatap muka dan jarak jauh;
  2. penyusunan katalog penyedia barang/jasa daerah;
  3. kerjasama dalam rangka perlindungan hukum bagi aparatur pejabat pengadaan barang jasa dalam bentuk penyusunan SOP dengan Biro Hukum Setda. Prov. Kep. Bangka Belitung dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) serta dalam tahapan berikutnya akan dilakukan nota kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah;
  • Pelaksanaan RAKERNAS LPSE di Kab. Belitung dan Kab. Belitung Timur pada tanggal 22-24 Agustus 2017 dengan undangan yakni LPSE seluruh provinsi se-Indonesia dan LPSE Kab/Kota berprestasi;
  • Pendampingan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Provinsi dalam hal penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan dan Rencana Umum Pengadaan (RUP) agar sesuai dengan pedoman dan diharapkan sudah dapat tayang RUP pada bulan September;
  • Pertemuan dengan OPD se-kab/kota rencana tanggal 24 Juli mengenai kebijakan pemerintah mengenai inpassing bagi Jabatan Fungsional, khususnya untuk Pejabat Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;
  • Pelaksanaan kontrol proses dokumen pengadaan termasuk proses kaji ulang melalui sistem e-ProTrack di tahun 2018, yang berfungsi untuk melacak sejauhmana proses dokumen pengadaan/RPP yang disampaikan OPD ke ULP telah diproses;
  • Fasilitasi berupa pelayanan training, kontak helpdesk, registrasi dan verifikasi user dan ruang bidding LPSE bagi para pengguna aplikasi SPSE yang membutuhkan.

Pada akhir pertemuan rapat yang berlangsung selama 50 menit itu Gubernur sempat berpesan kepada seluruh pegawai di Biro Layanan Pengadaan agar bekerja lebih solid sebagai tim, jika tidak maka akan rentan timbul masalah contohnya seperti terhambat/terganggunya proses lelang  yang menyebabkan serapan anggaran menjadi rendah sehingga kinerja pemerintah provinsi dapat menurun.

Sumber: 
Biro Layanan Pengadaan Setda. Prov. Kep. Bangka Belitung
Penulis: 
Aris G.
Error | Biro Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.