Urgensi E-Katalog Daerah

Dalam Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 dan perubahannya, selain pendekatan e tendering juga ditegaskan pentingnya e-purchasing melalui sistem katalog elektronik sebagaimana termaktub dalam pasal 110. Amanat Perpres terkait sistem katalog elektronik ini menjadi ikhwal lahirnya Perka LKPP nomor 14 tahun 2015 tentang e-purchasing yang selanjutnya diperbaharui dengan diterbitkannya Perka LKPP nomor 6 tahun 2016 tentang katalog elektronik dan e-purchasing.

Pelaksanaan ketentuan Perpres No.54 tahun 2010 dan perubahannya melalui Perka LKPP tersebut menjadi titik berangkat hadirnya e-katalog (nasional, daerah dan sektoral) dalam menjawab tantangan pengadaan barang/jasa yang terbuka,  transparan, akuntabel serta prinsip persaingan/kompetisi yang sehat. Terlebih pasca dikeluarkannya Inpres No.1 Tahun 2015, katalog elektonik daerah menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong pelaksanaan pengadaan di masing-masing pemerintah daerah secara terkonsolidasi.

Katalog elektronik daerah adalah katalog elektronik yang disusun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan Kepala LKPP dan berlaku pada daerah yang bersangkutan.  Menempatkan pemerintah daerah secara langsung dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa ini sangat terkait dengan pemenuhan kebutuhan spesifik di daerah, OPD di daerah sebagai pembeli utama dalam katalog yang dibentuk serta pemberdayaan para penyedia setempat.  Katalog elektronik daerah ini memberikan kesempatan kepada daerah untuk pengembangan produk, mendekatkan layanan penyedia dengan pengguna di daerah juga memperkuat industri/produsen dengan ragam produk spesifik di daerah.  

Kewenangan kepada daerah juga sangat besar dalam pengelolaan katalog daerah ini. Kepala Daerah berwenang menetapkan  pemenang,  melakukan perikatan kontrak katalog, melakukan  monitoring  dan  evaluasi  terhadap pelaksanaan  kontrak , memberikan  dan/atau  mencabut  sanksi  kepada penyedia dalam katalog elektronik daerah, melakukan  pemutusan  kontrak  katalog  dalam katalog elektronik daerah.

Dalam perspektif penyedia, katalog elektronik daerah juga memberikan banyak keuntungan. Dari segi kontinuitas bisnis, penyedia mendapatkan kepastian order barang/jasa selama masa kontrak. Kepastian order ini linear dengan kesinambungan usaha sehingga penyedia dapat secara professional menyediakan layanan barang/jasa yang dibutuhkan pemerintah daerah.

Katalog elektronik daerah juga memberikan peluang kepada penyedia untuk secara cermat mengalokasikan sumberdaya yang efisien. Mobilisasi sumberdaya akan mempengaruh derajat keuntungan dan kesehatan bisnis. Dengan adanya kontrak katalog, penyedia dapat secara maksimal mengkalkulasi kebutuhan riil sumberdaya yang diperlukan dalam proses produksi.

Secara makro pendekatan katalog ini bagi penyedia juga dapat memperluas lapangan pekerjaan bagi publik di daerah. Produsen/industri lokal dapat berkembang dengan baik yang memberikan kesempatan kerja bagi tenaga kerja daerah. Hal ini tentu saja dapat menekan angka pengangguran dan mendorong laju perekonomian daerah.

Beberapa argumentasi tesebut mendorong pemerintah provinsi kepulauan Bangka Belitung untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui katalog daerah pada tahun 2017 dan prosesnya dilanjutkan pada tahun 2018 ini. Produk yang dinisiasikan dalam katalog daerah ini yakni bibit lada, pakaian dinas dan aspal. Ketiga produk ini secara teknis memenuhi kriteria karena merupakan produk yang dibutuhkan oleh OPD, produk tersebut standar atau dapat distandarkan serta kebutuhan terhadap produk tersebut bersifat berulang untuk setiap tahunnya.

Kita berharap proses pelaksanaan e-katalog daerah ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan implikasi positif untuk pembangunan daerah. Efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan  negara  yang  dibelanjakan  melalui  proses  e-katalog daerah ini diyakini dapat terwujud.

 

Penulis: 
Edi Setiawan, SP., M.Si
Sumber: 
Biro Layanan Pengadaan Setda. Prov. Kep. Bangka Belitung

Artikel

13/02/2018
Edi Setiawan, SP, M.Si
27/01/2018
Edi Setiawan, SP., M.Si
25/01/2018
Edi Setiawan, SP., M.Si
27/01/2018 | Edi Setiawan, SP., M.Si
13/02/2018 | Edi Setiawan, SP, M.Si
25/01/2018 | Edi Setiawan, SP., M.Si